Surabaya (ANTARA) – Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto menilai bahwa Kota Surabaya memiliki potensi untuk menjadi contoh Wilayah Bebas Korupsi (WBK), terutama untuk wilayah Indonesia bagian Timur.
“Kami berharap Kota Surabaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur,” kata Erwan, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Kamis.
Kota Surabaya juga sudah memiliki Klinik Investasi yang telah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB.
Dengan memiliki kategori tersebut, fasilitas pelayanan tersebut dapat menjadi modal bagi Kota Surabaya untuk menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus sebagai contoh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) dari Kementerian tersebut.
Berdasarkan hasil penelitiannya, setelah mengunjungi Klinik Investasi, semua prosedur penerbitan izin investasi bagi pemohon sudah transparan.
Menurut Erwan, kontrol untuk mencegah potensi korupsi juga dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.
“Tujuan kami memberikan predikat WBK adalah untuk hal ini,” ujarnya.
Selain itu, hal tersebut didukung oleh Indeks Reformasi Birokrasi yang sudah A atau “Sangat Baik” dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A atau “Memuaskan”.
“Agar distribusi lebih merata dan lebih banyak daerah menerapkan WBK, kami mendorong mereka untuk melihat langsung praktiknya di Surabaya,” ucapnya.
Kehadiran Kota Surabaya sebagai contoh diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di daerah lain yang juga memiliki WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Sama seperti orang tua dan anaknya, ketika anak ini sudah siap, kami berharap anak tersebut bisa membantu orang tuanya untuk menularkan ilmunya ke daerah lain,” kata Erwan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan RB karena telah mempercayai daerah setempat untuk membantu daerah lainnya di Indonesia.
“Selama setahun terakhir, banyak daerah di Indonesia yang bekerjasama dengan Surabaya karena ingin mencontoh penerapan SAKIP dan RB,” ucap Ikhsan.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
