Komisi Darurat Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) menyimpulkan bahwa polio masih merupakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi kepedulian internasional. Negara-negara yang terinfeksi harus mengumumkan wabah polio sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional.
Keputusan tersebut diambil setelah Komisi meninjau data virus polio liar (WPV1) dan virus polio yang berasal dari vaksin yang beredar (cVDPV) dalam konteks pemberantasan WPV1 dan penghentian wabah cVDPV2. Selain itu, Kenya juga melaporkan temuan 14 kasus virus polio, yang menegaskan bahwa negara tersebut masih menghadapi ancaman penyakit polio yang signifikan.
Di Indonesia, telah dilaporkan sejumlah kasus lumpuh layuh akut (AFP) sepanjang tahun 2023, termasuk kasus baru AFP dengan cVDPV2. Kementerian Kesehatan RI telah merespons dengan melakukan vaksinasi di daerah-daerah yang terjangkit.
Komisi Darurat merekomendasikan negara-negara terinfeksi untuk secara resmi menyatakan keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung pemberantasan polio. Mereka juga diminta memastikan vaksinasi polio sebelum melakukan perjalanan internasional.
Negara-negara dengan cVDPV2, termasuk Indonesia, diminta untuk menyatakan keadaan darurat kesehatan masyarakat nasional dan meningkatkan kerja sama regional untuk mendeteksi virus polio dengan cepat. Langkah-langkah ini harus dipertahankan hingga tidak ada lagi penularan virus polio.
Komisi Darurat juga meminta negara-negara tersebut untuk mempertahankan langkah-langkah pencegahan hingga mereka memenuhi kriteria “negara yang tidak terinfeksi” dan tanpa bukti penularan pada akhir bulan ke-12.
