Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sangat wajar jika Partai Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran.
“Saya yakin telah ada kesepakatan, mungkin Airlangga mengatakan hal itu dalam rangka ‘menagih’ apa yang telah disepakati sejak awal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, bahwa Golkar minimal akan mendapatkan lima kursi menteri,” kata Ujang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Ujang terkait pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut dia, pembagian kekuasaan atau “power sharing” biasanya dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Ujang yakin telah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo jika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Ujang menilai sangat wajar jika Golkar minimal mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini dikarenakan Golkar merupakan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu 2024.
“Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Mengapa itu penting? Karena ketika pemerintahan berjalan ke depan dan Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo,” jelasnya.
Namun, sebaliknya, kata Ujang, jika Golkar hanya diberikan sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka partai tersebut akan bermain setengah hati dalam mendukung, yang akan berdampak negatif bagi Prabowo-Gibran.
Ujang yakin Prabowo akan mempertimbangkan dengan cermat pemberian kursi menteri bagi Golkar. Karena keputusan yang salah dapat menyebabkan kekecewaan Golkar dan mempengaruhi internal koalisi.
“Prabowo akan memikirkan bagaimana agar Golkar merasa nyaman dan bisa terakomodasi. Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, sehingga partai yang menang dalam pemilu akan mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional,” tegasnya.
Ujang mengingatkan bahwa “power sharing” dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar, terutama dalam konteks pemenang kontestasi politik yang pasti akan membicarakan “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
Oleh karena itu, dia menilai sangat wajar kalau Airlangga menyatakan bahwa minimal Golkar harus mendapatkan lima kursi menteri.
“Pernyataan itu tidak masuk akal jika suara Golkar rendah, namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan yang signifikan,” ujarnya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
