Manila, 14-15 Maret 2024
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia dan Stop TB Partnership Indonesia menghadiri pertemuan Stop TB Partnership Regional Dialogue di Filipina pada 14-15 Maret 2024. Pertemuan ini diadakan untuk membahas langkah-langkah yang telah diambil dan perlu dilakukan lebih lanjut oleh negara-negara Asia Pasifik dalam melaksanakan komitmen eliminasi TB pada tahun 2030.
Pertemuan ini mengatakan bahwa untuk mencapai eliminasi TB pada tahun 2030, sekaligus mengatasi kemunduran yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, diperlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi, serta kepemimpinan dan komitmen politik yang kuat. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran, pembiayaan, dan tindakan nyata di setiap negara untuk mencapai komitmen eliminasi TB pada tahun 2030.
Dalam diskusi panel antara menteri kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan beberapa pengalaman Indonesia dalam memperkuat upaya eliminasi TB pasca pandemi COVID-19. Upaya tersebut termasuk digitalisasi sistem layanan TB, peningkatan infrastruktur, percepatan adopsi inovasi dalam pengobatan dan diagnosis TB, serta penguatan kemitraan lintas sektor yang berperan bersama-sama dalam mengeliminasi TB di Indonesia.
“Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan membayar fasilitas kesehatan jika tidak memasukkan data pasien ke sistem informasi tuberkulosis. Hal ini akan membantu pendataan pasien menjadi lebih efisien,” kata Menkes Budi.
Menkes juga menekankan pentingnya vaksinasi. Menurutnya, seperti penyakit infeksi menular lainnya, keberhasilan eliminasi sangat bergantung pada keberadaan vaksin TB.
“Kita dapat belajar dari kasus cacar yang berhasil dihapus berkat vaksin. Bahkan, vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dalam waktu 22 bulan. Oleh karena itu, saya merasa bingung mengapa kita belum memiliki vaksin yang lebih baik untuk TB. Ini hanya masalah komitmen agar kita bisa menghasilkan inovasi vaksin TB,” ujar Menkes Budi.
Kemitraan di Indonesia diakui sebagai faktor kunci dalam percepatan eliminasi TB. “Kami yakin bahwa kolaborasi akan membawa kesuksesan dalam mengakhiri TB,” kata Menkes Budi.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi, menekankan peran penting kemitraan lintas sektor dalam pencapaian ini. “Mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, hingga peningkatan akses layanan, semuanya dilakukan melalui keterlibatan lintas sektor, sehingga Indonesia telah berhasil mencatatkan kemajuan dalam eliminasi TB dalam beberapa tahun terakhir,” kata Imran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, yang turut hadir dalam acara tersebut, membagikan praktik baik kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia. DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan program pendidikan, khususnya seputar TB.
“Penting juga untuk menjangkau populasi rentan seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil, permukiman kumuh, penjara, dan komunitas yang terpinggirkan. Kita melakukan upaya untuk menyebarkan pesan pencegahan dan pengobatan TB melalui kampanye yang melibatkan organisasi lokal dan tokoh masyarakat,” ujar Melki.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Luntungan, menyatakan bahwa upaya mencapai target eliminasi TB memerlukan kerja sama kolaboratif, investasi berkelanjutan, serta komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat di Indonesia.
“Untuk mencapai eliminasi TB tahun 2030 di Indonesia, kita perlu memastikan implementasi Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 terus berjalan dan diperkuat. Ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pembiayaan yang memadai secara global, nasional, dan sub-nasional,” tutur Nurul.
Asisten Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Global Jepang, Dr. Eiji Hinoshita, berpendapat bahwa semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk meningkatkan inovasi dalam kesiapsiagaan pandemi dan pengendalian TB. “Penting untuk menekankan strategi G20 dan berkolaborasi untuk mengakhiri TB pada tahun 2030. Saat ini, Jepang memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mengakhiri TB di wilayah Asia Tenggara,” ujar Dr. Eiji Hinoshita.
Senior Adviser Stop TB Partnership Indonesia, Prof. Tjandra Yoga, menambahkan bahwa praktik baik yang ada di Indonesia saat ini harus diteruskan dan diperkuat. Menurutnya, hal ini dapat dicapai melalui tiga cara.
“Peningkatan tingkat kesembuhan, menjaga implementasi komitmen presiden dalam bentuk peraturan presiden, dan memasukkan pembicaraan tentang indikator TB ke dalam program Indonesia emas 2045,” jelas Prof. Tjandra.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi hotline Halo Kemenkes melalui nomor 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
