Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mendorong seluruh daerah untuk mensukseskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kami di Kemendagri, Pak Mendagri sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong semua daerah dalam mewujudkan SPBE dan Mal Pelayanan Publik menuju digitalisasi,” kata Suhajar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Suhajar menegaskan hal tersebut ketika mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan sambutan pada acara Peresmian Bersama MPP dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital di Jakarta.
Selain itu, dia juga mengapresiasi hadirnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara tersebut.
Ia menyatakan bahwa Menteri Anas telah bekerja keras dan tanpa lelah untuk mendorong inovasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam memajukan pelayanan publik yang lebih inovatif.
“Bapak Menkes, insya Allah nanti jika ada kesempatan kami akan singgah di kantor Pak Menkes, saya belum sempat, tetapi Pak Mendagri sudah melihatnya, Pak Mendagri memuji inovasi digitalisasi di kantor Pak Menkes,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan pelayanan publik yang inovatif harus terus ditingkatkan untuk mendukung kemajuan suatu negara.
Hal ini sejalan dengan penelitian Mark Turner yang menunjukkan bahwa negara yang lebih cepat dalam kemajuan dibandingkan tetangganya adalah negara yang mampu mentransformasi pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan. Misalnya, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia.
“Artinya, untuk maju, ubahlah menjadi pelayanan, apapun itu, bupati menjadi pelayan, kami di Kemendagri melayani, begitulah kiranya,” ujar Suhajar.
Penelitian Turner tersebut, lanjut Suhajar, membantah pemikiran dari mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang menyatakan bahwa negara yang membatasi kebebasan lebih maju daripada negara demokrasi.
Padahal, Singapura menjadi lebih maju setelah mengubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
“Nah, efektivitas ini hari ini harus terhubung dengan teknologi informasi, oleh karena itu pelayanan dan digitalisasi sangat penting, kita akan mendapatkan arahan lebih lanjut dari Menteri PANRB,” tambahnya.
Artikel ini disusun oleh Narda Margaretha Sinambela dan telah diedit oleh Didik Kusbiantoro. Digunakan © ANTARA 2024.
