Kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2022 dan 2023. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 724.000 kasus TB baru tercatat pada tahun 2022.
Deteksi TB mirip dengan deteksi Covid-19, di mana jika tidak ada tes, deteksi, dan pelaporan, angka kasusnya akan terlihat rendah dan bisa terjadi under reporting, yang berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit karena tidak diobati.
“Sebelum pandemi, penemuan kasus TB hanya mencapai 40-45% dari perkiraan kasus TB sehingga masih banyak kasus yang belum terdeteksi atau dilaporkan,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dr. Imran Pambudi di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Dengan meningkatnya jumlah deteksi kasus TB, potensi kesembuhan dan penurunan penularan juga akan meningkat. Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan deteksi dini TB dan penyediaan layanan TB yang berkualitas sehingga pengidap TB bisa segera diobati dan memperbesar peluang kesembuhan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan public-private mix (PPM) yang melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pemerintah maupun swasta di 34 provinsi, terutama di 19 provinsi yang menjadi prioritas PPM.
Upaya ini mencakup advokasi, pelatihan di dalam organisasi, menyediakan akses laboratorium untuk pemeriksaan TB, seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) dan mikroskopis, serta menyediakan obat melalui program Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada fasilitas kesehatan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melibatkan jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dalam program TB untuk meningkatkan penemuan kasus, akses diagnosis, akses obat/OAT, keberhasilan pengobatan, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam layanan TB.
Pelibatan jaringan rumah sakit dan klinik milik TNI dan POLRI juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan peran fasilitas kesehatan milik TNI dan POLRI dalam skrining TB.
Selain itu, Kemenkes juga melakukan inovasi dalam pembiayaan program TB di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan memberikan insentif non-kapitasi pada layanan TB bagi fasilitas yang terlibat, termasuk dalam fase diagnosis dan pengobatan.
Upaya lainnya termasuk pelatihan dan pendampingan tenaga kesehatan dalam program TB di fasilitas kesehatan, pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) kepada tenaga kesehatan yang terlibat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas program Kemenkes dan lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan TB.
Kemenkes juga aktif dalam meningkatkan deteksi dini TB melalui skrining dengan mobile chest X-ray terhadap populasi berisiko seperti populasi kontak serumah dan kontak erat, serta warga binaan pemasyarakatan di berbagai lokasi.
Dalam hal pengobatan TB, Indonesia juga menggunakan regimen baru yang berdurasi lebih pendek, seperti regimen BPaL/BPaLM untuk TB resisten obat. Regimen ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pasien untuk menyelesaikan pengobatannya.
Kolaborasi dengan WHO, USAID, dan organisasi profesi dan komunitas lainnya juga terus dilakukan untuk penanganan TB, termasuk dalam pengembangan petunjuk teknis penanganan Infeksi Laten TB (ILTB) dan Terapi Pencegahan TB (TPT).
Berbagai upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran TB, meningkatkan kesembuhan pasien, dan mengendalikan penularan penyakit.
