Demokrasi Indonesia Dikuasai oleh Pemodal
Saat ini Indonesia berada dalam situasi yang sangat rentan. Banyak pemimpin yang bisa disuap, bisa dibeli. Akibatnya, banyak pemimpin terpilih yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat, tidak melindungi kepentingan rakyat, namun malah menjual negara kepada pemodal besar bahkan pihak asing.
Selama hidup saya, saya sudah mengunjungi setiap kabupaten di Indonesia. Hanya pada tahun 2014 dan 2019, saya telah mengunjungi ratusan kota dan kabupaten.
Di mana-mana, rakyat mengeluh ketidakmampuan mereka. Terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Banyak proyek yang dikorupsi, banyak orang disuap. Banyak pemimpin kita siap dibeli dan disuap. Akibatnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia.
Menurut pendapat saya, Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan diambil alih, akan disandera oleh para Kurawa?
Sesungguhnya, taruhannya sangat besar. Saat ini masyarakat kita, bangsa kita tengah mengalami sebuah penyakit yang sangat dalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak, baik secara moral maupun mental.
Setiap tingkatan kepemimpinan sudah sarat dengan tindakan suap. Orang yang memiliki kekayaan atau didukung oleh uang banyak dapat membeli suara, loyalitas, dan ketaatan.
Banyak pemimpin kita dan pejabat kita tidak lagi taat kepada Undang-Undang Dasar, tidak taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada orang yang memberikan uang.
Semua ini disebabkan oleh demokrasi liberal yang kita jalankan saat ini, yang memerlukan biaya yang sangat besar.
Setelah lebih dari 70 tahun berdiri sebagai negara, dan setelah pendahulu-pendahulu kita dengan berani menolak dijajah oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali.
Namun saat ini, bentuk penjajahan lebih halus dan licik. Mereka tidak perlu mengirim tentara, mereka hanya perlu ‘membeli dan menyogok sebagian pemimpin kita.
Kita sadar dan memahami bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Namun demokrasi kita saat ini terancam. Demokrasi kita bisa disandera. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita bisa dirusak karena politik uang. Saat ini, uang memiliki kekuasaan yang sangat besar.
Dengan uang, bangsa kita bisa dijajah kembali. Pemimpin, hakim, politisi, anggota DPR, ketua partai kita banyak yang lemah dan bisa dibeli. Hampir semua lembaga dapat tercemar oleh uang, termasuk pemimpin agama kita.
Demokrasi saat ini adalah demokrasi yang diatur oleh uang.
Ini sangat membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti, penguasaan politik Indonesia dipegang oleh mereka yang memiliki atau menguasai uang.
Sekarang, menjelang pemilihan kepala daerah, saat pimpinan partai mencari calon pemimpin, yang ditanyakan adalah apakah calon tersebut memiliki uang.
Ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak, dan sudah mengabdi selama puluhan tahun, namun dia tidak dapat melanjutkan pengabdian karena pertanyaannya selalu, “Apakah kamu memiliki uang atau tidak?”
Bahaya bagi bangsa ini adalah bahwa semua akan ditentukan oleh mereka yang memiliki uang.
Segenap warga negara kita yang setia kepada Pancasila tentu dimaklumi. Namun jika uang tersebut berasal dari luar negeri atau berasal dari uang haram, maka kita seakan-akan dijajah oleh uang.
Untuk itu, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya dari negara lain, “I want to be your friend. I want to be your partner, but I can not be your peon.”
Saya ingin berteman denganmu. Saya ingin menjadi mitramu. Namun, jika kamu ingin menjadikan saya kacungmu, saya katakan, tidak!
Prabowo tidak bisa dijadikan kacung. Indonesia tidak mau dijadikan kacung. Kita ingin menjadi sahabatmu. Kita ingin menjadi kawanmu. Kita ingin menjadi mitramu, namun kita tidak akan menjadi kacung siapa pun di dunia. Saya tidak ingin ketika orang kaya melihat Indonesia di peta dunia, mereka melihat ada label harga yang menempel di negara kita karena sistem demokrasi liberal yang kita anut.
Pemilihan Kepala Desa: Sampai Rp. 1 Miliar
Ada desa di Jawa Tengah, di mana calon kepala desanya menghabiskan Rp. 1 miliar hanya untuk merayu pemilih di rumahnya. Tingkat kepala desa, menghabiskan Rp. 1 miliar untuk kampanye. Minimal di daerah yang sama, dibutuhkan Rp. 700 juta untuk modal kampanye.
Jika Anda turun ke desa, tanyalah kepada warga setelah pemilihan kepala desa, “Siapa yang Anda pilih?” Banyak yang akan menjawab, “Saya pilih yang memberikan 400 ribu, pak.” Bahkan mereka tidak mengingat namanya. Yang penting yang memberikan 400 ribu.
Sekarang, pemilihan kepala desa, satu suara bisa hingga 400 ribu. Bahkan di banyak tempat, harga tersebut bisa lebih tinggi. Apalagi untuk Pilkada tingkat Provinsi dan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota.
Di Pemilu serentak yang lalu, ada beberapa kader yang dengan semangatnya mengatakan, “Pak, saya ingin maju sebagai bupati. Saya ingin maju sebagai gubernur.”
Namun saat ditanya apakah memiliki keuangan yang cukup, mereka menjawab, “Pak, saya ingin menggadaikan rumah saya.”
Saya melarang kader saya menggadaikan milik mereka untuk politik. Kita harus memastikan bahwa AD/ART organisasi aman dari upaya pengambilalihan karena uang.
Source: https://prabowosubianto.com/fondasi-pembangunan-2-demokrasi-oleh-dan-untuk-rakyat-indonesia-demokrasi-kita-bisa-dikuasai-pemodal/
