Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sebenarnya bukan hal baru. Namun, program ini perlu diperluas mengingat potensi dan manfaat turunannya, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut Indonesia Food Security Review (IFSR), Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sudah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1997 dengan nama Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan dilanjutkan pada tahun 2010 dengan nama Revitalisasi PMTAS. Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari WFP Indonesia untuk program Local Food-Based School Meals, yang merupakan program pemberian makanan siswa berbasis pangan lokal. Selanjutnya, pada tahun 2016, ada program Perbaikan Gizi untuk Anak Sekolah (Progas).
Menurut Co-Founder Indonesia Food Security Review, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, berbagai program tersebut telah memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, hingga saat ini, program ini masih terkendala oleh payung hukum yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan program ini lintas pemerintah.
Berdasarkan Badan Pangan PBB (UN WFP), jika program ini dilaksanakan dengan baik, maka Program Makan Siang di Sekolah bisa meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, kesejahteraan komunitas, dan mendukung ekonomi nasional serta stabilitas sosial.
Di masa mendatang, menurut IFSR, program ini perlu diaktifkan kembali dan diperluas cakupannya. Untuk menjalankan program ini dengan sukses, diperlukan peningkatan di berbagai aspek, seperti prioritas penerima manfaat, kerangka kebijakan yang jelas, amanatkan pendanaan jangka panjang, perkuat kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan yang relevan, libatkan masyarakat dalam desain dan implementasi program, dan tingkatkan partisipasi masyarakat.
Dalam hal potensi ekonomi dan lapangan kerja, studi World Food Program menyebutkan bahwa setiap US$1 yang dikeluarkan untuk program makan siang di sekolah akan menghasilkan dampak ekonomi sebesar US$9 yang terdiri dari penghematan keluarga miskin, peningkatan kecerdasan, peningkatan produktivitas dan penghasilan kerja, serta peningkatan kesehatan serta perbaikan kesetaraan gender.
Dampak ekonomi dan lapangan kerja program ini, dengan asumsi indeks US$1 per makan, kebutuhan anggaran per tahun mencapai US$26,4 miliar atau mencapai sekitar Rp400 triliun. Dengan asumsi multiplier ekonomi 1,5 kali dan anggaran baru, maka dampak pertumbuhan ekonomi tambahan 2,6%.
Dewa menyatakan bahwa dana sekitar Rp400 triliun yang dibutuhkan untuk program ini sebenarnya tidak terlalu besar, yakni hanya sekitar 2% saja dari PDB. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki agenda besar pada 2045, yaitu Indonesia Emas, dan program Program Makan Gratis Nasional di Sekolah adalah langkah awal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Sumber: investor.id
