Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian dirinya. Husniah mengaku menghormati putusan dan proses yang telah berjalan, tetapi mempersoalkan penyampaian haknya untuk memberikan tanggapan kepada MA.
Menurut Husniah, surat yang berkaitan dengan hak tersebut diduga mengalami sabotase dalam proses pengiriman melalui pos. Akibatnya, ia menilai tanggapan yang semestinya disampaikan kepada MA sebelum putusan diterbitkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Husniah Siapkan Langkah Hukum
“Saya tetap menghargai proses, baik ini proses hukum maupun proses lainnya yang disampaikan oleh MA dan Kemendagri,” kata Husniah kepada wartawan, Minggu (4/10).
Namun, ia menyebut terdapat persoalan serius dalam proses penyampaian surat tersebut. “Ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan hak saya kepada MA. Tentunya sabotase itu dilakukan melalui pos,” ujarnya.
Husniah mengatakan dugaan sabotase itu akan ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Ia juga berencana mengirimkan surat resmi kepada MA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan persoalan terkait surat tanggapan tersebut.
“Upaya hukum akan saya lakukan, termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung, Kemendagri terhadap sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA yang merupakan hak dari Bupati Gowa,” kata Husniah.
Ia menyebut persoalan itu berada di luar dugaan pihaknya. Langkah selanjutnya, kata Husniah, akan segera dibahas bersama tim kuasa hukum.
Polemik Dinilai Ganggu Pemerintahan
Selain mempersoalkan proses penyampaian tanggapan, Husniah menilai polemik politik yang berlangsung di Kabupaten Gowa telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menyebut proses politik tersebut tidak sehat dan berpotensi berdampak pada kepentingan masyarakat.
“Proses politik di Kabupaten Gowa ini sangat tidak sehat bagi masyarakat kita pada umumnya. Tentu ini sangat mengganggu jalannya proses pemerintahan, dan yang pasti proses pelayanan bagi masyarakat. Itu yang sangat tidak saya inginkan,” tuturnya.
Husniah menjadi pihak yang menjadi objek permohonan DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian dari jabatan bupati. MA mengabulkan permohonan tersebut melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.
Husniah menyatakan telah mengetahui putusan MA tersebut. Ia memastikan akan mengambil langkah hukum atas persoalan yang dinilai merugikan haknya dalam rangkaian proses pengusulan pemberhentian tersebut.

