Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pembentukan forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga untuk membahas persoalan sekaligus peluang kerja sama di kawasan perbatasan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan antarnegara, membuka potensi ekonomi, dan mencari penyelesaian bersama atas isu-isu perbatasan.
Gagasan itu disampaikan Tito saat menghadiri Indonesia Border Partnership Coffee Morning bersama duta besar dan delegasi negara-negara yang berbatasan atau memiliki keterkaitan kawasan dengan Indonesia. Pertemuan bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut berlangsung di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Rabu (16/9).
BNPP Ditawarkan sebagai Ruang Koordinasi
Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Mendagri sekaligus Kepala BNPP. Ia mengatakan lembaga tersebut memiliki mandat pemerintah untuk menangani berbagai persoalan perbatasan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan negara-negara tetangga.
“Silakan datang ke BNPP karena ini adalah badan yang memiliki mandat dari pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan di Indonesia, dan terutamanya di negara-negara tetangga,” kata Tito dalam keterangan tertulis Kemendagri.
Negara yang hadir dalam pertemuan itu meliputi Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia. Bagi BNPP, agenda tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan peran serta mandat lembaga dalam mengelola isu perbatasan.
Tito mencontohkan persoalan perbatasan yang pernah dihadapi Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste. Menurut dia, masalah tersebut dapat diselesaikan karena masing-masing negara memiliki iktikad baik untuk menempuh dialog dan pendekatan yang konstruktif.
Ia juga menyebut Asia Tenggara sebagai kawasan yang relatif damai. Hampir tidak ada perang antarnegara di kawasan tersebut, yang menurutnya menjadi salah satu wilayah paling tenang di dunia dan dapat menjadi model bagi kawasan lain.
Koridor Ekonomi dan Pertemuan Berkala
Selain penyelesaian masalah, Tito melihat peluang pengembangan kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan. Salah satu pendekatan yang ditawarkan ialah pengembangan koridor ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Indonesia membagi strategi pembangunan nasional ke dalam enam koridor ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Maluku. Pendekatan itu mengintegrasikan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Hubungan ekonomi, perdagangan, hingga keamanan antarwilayah negara yang terlibat dapat memberikan keuntungan bersama. Saya berharap enam koridor dalam inisiatif kami ini bisa diterima oleh negara-negara tetangga demi kemakmuran saling menguntungkan,” ujar Tito.
Untuk menjaga agar peluang tersebut dapat dikembangkan, ia menekankan perlunya forum yang berlangsung secara reguler. Pertemuan itu diharapkan mempertemukan pemerintah, perwakilan diplomatik, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman, membahas tantangan, serta merumuskan kerja sama yang lebih konkret.
Tito mengusulkan pertemuan serupa digelar setiap enam bulan. Ia juga membuka jalur komunikasi langsung apabila terdapat persoalan terkait perbatasan.
“Kita memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, dan saya berharap perjumpaan ini akan berlanjut. Saya akan melakukannya mungkin setiap enam bulan, tapi jika Saudara memiliki masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan, silakan hubungi saya, datang ke pejabat saya, atau saya akan datang ke pejabat Saudara, dan kita akan mengatasinya bersama,” kata Tito.
