Dalam era globalisasi saat ini, interkoneksi antara aliran keuangan, data, dan barang lintas negara makin memperbesar peluang munculnya risiko baru. Namun, jaringan ini juga menciptakan alat yang bisa digunakan negara untuk mengurangi bahkan mengeksploitasi risiko tersebut, sebagaimana sudah diingatkan oleh Farrell dan Newman (2019). Dua konflik besar dalam satu dekade terakhir, yakni perang di Ukraina dan Iran, membuktikan betapa luasnya dampak perang yang secara definisi hanya terbatas, namun efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia.
Dari perang di Ukraina, dunia menyadari bagaimana pasokan pangan global bisa terhenti hanya karena terganggunya satu jalur utama ekspor. Sebelum perang, pelabuhan Laut Hitam mengangkut lebih dari 90 persen ekspor pertanian Ukraina, sekitar enam juta ton setiap bulan. Ketika rute itu tidak bisa lagi digunakan, pengalihan melalui jalan darat, Sungai Danube, dan pelabuhan negara tetangga tak mampu mengatasi kekurangan distribusi (EPRS, 2022). Gangguan ini tidak hanya berdampak pada distribusi, tetapi juga langsung memengaruhi produksi di musim berikutnya, karena bahan baku pupuk dunia yang sebagian besar dikuasai Rusia dan Belarus ikut terhambat (OECD, 2022).
Sebaliknya, konflik di Iran memberikan pelajaran berbeda dalam konteks pasokan energi. Ketegangan yang meningkat di Selat Hormuz akibat ancaman dari ranjau, rudal, dan drone telah berhasil membuat banyak kapal menunda perjalanan. Tanpa harus sepenuhnya menutup jalur tersebut, serangan dan ancaman di jalur strategis itu sudah mampu menaikkan premi asuransi dan risiko, sehingga lalu lintas minyak jatuh dari 20 juta menjadi hanya sekitar 2,7 juta barel per hari pada Maret-Mei 2026, menurut International Energy Agency (2026). Iran tidak harus menghentikan semua kapal, cukup membuat pelayaran menjadi terlalu berbahaya. Ini menunjukkan bagaimana disrupsi di satu simpul penting bisa menimbulkan efek domino global.
Pelajaran utama dari dua perang itu adalah: semakin luas jaringan, semakin kuat ketergantungan pada simpul-simpul utama yang sulit digantikan. Ketika satu node atau simpul menjadi pusat konsentrasi distribusi dan tiba-tiba terganggu, risikonya tidak hanya dirasakan negara yang terlibat perang, tetapi juga oleh banyak negara lain. Efektivitas ekonomi yang lahir dari efisiensi jaringan global tampak sangat rapuh jika satu titik kritis dihantam. Inilah yang disebut ‘chokepoint effect’ menurut Farrell dan Newman (2019), yaitu efek penghambatan pada simpul vital yang menjadi tumpuan aliran barang maupun data.
Jaringan ekonomi modern sebagaimana diuraikan oleh Drezner, Farrell, dan Newman (2021) bukan cuma soal pelabuhan atau jalur laut. Jaringan keuangan, sistem asuransi, kontrol teknologi, perangkat lunak, hingga kekayaan intelektual juga punya titik-titik rentan yang bila terganggu akan melumpuhkan ekosistem secara keseluruhan. Berbagai instrumen – mulai dari sanksi, pemutusan akses asuransi, embargo keuangan, bahkan serangan fisik – kini dianggap sebagai bagian dari strategi perang ekonomi (Fishman, 2025). Negara tetap bisa terparalisa tanpa peluru ditembakkan ke wilayahnya.
Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan, pelajaran ini sangat relevan. Pertahanan dan ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada sistem distribusi dan konektivitas. Kerentanan tidak cuma tersembunyi di selat dan alur laut strategis, tetapi juga tersebar di pelabuhan, terminal energi, kilang, gudang, jaringan bawah laut, pusat data, hingga sistem pembayaran. Dengan meningkatnya interdependensi global, menyadari di mana simpul-simpul kritis itu berada menjadi krusial karena disrupsi di luar negeri pun bisa segera menular ke dalam negeri – entah pangan, energi, atau data.
Strategi pertahanan masa depan tak cukup hanya mempersiapkan diri untuk serangan militer langsung. Dua skenario perlu dikalkulasi: pertama, jika Indonesia menjadi target perang dan lawan berupaya melumpuhkan jalur vital distribusi; kedua, gangguan yang timbul akibat konflik di negara lain, meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat. Bencana rantai pasok bisa datang kapan saja, tidak mengenal batas wilayah atau garis perang.
Dalam hal ini, ketahanan bukan berarti harus menguasai semua sektor. Lebih penting adalah mengenali apa yang harus terus berjalan saat terjadi disrupsi, mana jaringan cadangan atau alternatif yang tersedia, dan seberapa siap Indonesia memulihkan fungsional penting saat akses ke simpul utama terhenti. Swasembada sendiri tidak cukup bila masih tergantung input impor dan simpul distribusi luar negeri. Kelola risiko, bangun alternatif, dan ciptakan redundansi adalah kunci menjaga daya tahan negara.
Pengalaman Ukraina dan Iran menegaskan, dalam menghadapi ancaman baru, pertanyaan utama bukan lagi sekadar dari mana serangan datang, tetapi apa saja fungsi utama yang rentan terputus, apa simpul yang tidak mudah disubstitusi, dan berapa lama bangsa mampu bertahan bila akses ke simpul itu benar-benar gagal.
Semisal, bayangkan seorang pelajar di pelosok Indonesia yang bermimpi menjadi dokter, namun ia bergantung pada satu-satunya buku tua untuk belajar. Tanpa akses, cita-citanya terganggu. Begitu pula pertahanan dan ekonomi: tanpa jaringan yang kuat dan alternatif jika simpul penting lumpuh, masa depan bangsa pun menjadi rapuh. Maka, tanggung jawab semua pihak adalah membangun sistem yang tangguh, agar gangguan di luar negeri tidak langsung menjerat kehidupan dalam negeri.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
