Rakornas Dukcapil 2026: Arah Kebijakan Data Kependudukan Nasional
Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta pada 3-4 Agustus 2026.
Transformasi Digital Pemerintah dalam Fokus
Forum tahunan ini bertemakan “Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah”, menjadi panggung konsolidasi arah kebijakan nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara dalam arah kebijakan yang sama.
Identitas digital menjadi fokus utama dalam konsep Digital Public Infrastructure, memungkinkan layanan pemerintah terhubung dengan aman dan efisien. Oleh karena itu, penguatan NIK, IKD, dan kualitas data kependudukan menjadi prasyarat penting bagi percepatan transformasi digital pemerintah.
Peningkatan Identitas Digital
Forum ini bukan sekadar wacana, namun menggarisbawahi kewajiban registrasi berbasis IKD yang merupakan langkah signifikan dari pendekatan manual sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan sistem yang efektif dan digunakan oleh penyelenggara secara langsung.
IKD Dukcapil Prima Award juga diberikan sebagai apresiasi kepada daerah yang aktif dalam memperluas penggunaan identitas digital.
Konsolidasi Arah Kebijakan Kependudukan
Forum Rakornas ini menjadi wadah bagi narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membahas arah administrasi kependudukan ke depan. Mulai dari pentingnya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional hingga optimalisasi pemanfaatan NIK dan IKD dari berbagai sisi kebijakan, forum ini menggarisbawahi pentingnya transformasi digital berbasis data kependudukan sebagai agenda bersama.
