Djamari Chaniago merupakan sosok yang kini mendapat perhatian publik setelah diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan dalam reshuffle kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 17 September. Setelah pensiun sejak tahun 2004, Djamari, seorang perwira senior militer, kini akan menghadapi tugas dan tantangan keamanan serta politik Indonesia di era Kabinet Merah Putih.
Lahir di Padang, Sumatera Barat pada 8 April 1949, Djamari meniti karir militernya secara bertahap dan mencapai pangkat Jenderal TNI (Purn). Dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1971, ia hadir sebagai prajurit lapangan dengan penempatan di unit-unit tempur, terutama di lingkup Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Selama periode 1970 hingga 1990, Djamari menjabat di berbagai posisi penting dalam militer, mulai dari Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga Kepala Staf Brigade Infanteri 18 Kostrad. Di puncak karirnya, ia menjadi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad dan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, serta Panglima Kodam I/Bukit Barisan.
Pengalaman tempur Djamari tergambar dari keterlibatannya dalam Operasi Seroja tahun 1975, saat Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur. Selain dalam bidang militer, ia juga terjun ke dunia politik sebagai anggota MPR RI dalam Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dan Fraksi ABRI.
Sebelum pelantikannya sebagai Menko Polkam, Djamari menerima kenaikan pangkat kehormatan dari Presiden Prabowo, dari letnan jenderal purnawirawan menjadi Jenderal TNI (Purn) Kehormatan. Gelar ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian panjangnya di militer dan pengakuan terhadap kemampuannya dalam menjalankan amanah di kabinet.
