Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, berpendapat bahwa gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD belum tentu menjadi solusi atas mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, wacana ini tidak boleh disederhanakan dengan alasan high cost politics. Bima menegaskan bahwa mahalnya biaya politik di Indonesia memiliki banyak aspek, termasuk kelemahan partai politik dalam membangun kaderisasi. Sebagai politikus PAN, Bima berpendapat bahwa langkah ke depan adalah merancang sistem pemilu yang mendukung penguatan pelembagaan partai politik.
Dia juga menyambut baik wacana peningkatan dana bantuan politik kepada partai politik. Bima menekankan pentingnya pendanaan partai politik dalam membangun demokrasi. Meskipun tidak populer, Bima menegaskan bahwa peningkatan dana bantuan bukan berarti membuat partai politik semakin kaya. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul kembali setelah diusulkan oleh beberapa tokoh politik, termasuk PKB. Dalam pidato pada Harlah PKB yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung kepala daerah.
Cak Imin berharap agar pemilihan kepala daerah bisa ditentukan oleh pemerintah pusat atau DPRD. Usulan ini juga telah disampaikan langsung kepada Presiden. Dengan demikian, evaluasi total manfaat dan konsekuensi jelas dari sistem pilkada langsung akan dilakukan. Hingga saat ini, pemilihan kepala daerah masih menuai kontroversi dan kritik, namun semakin dibahas demi perbaikan sistem yang lebih baik.
