Saturday, July 19, 2025

Solusi untuk Kekurangan Dokter Spesialis Paru di Indonesia

Share

- Advertisement -

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah memperkuat program fellowship untuk penyakit tuberkulosis (TBC) dan infeksi mikobakterium lain sebagai langkah mengatasi kekurangan dokter spesialis paru di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempercepat distribusi tenaga ahli dalam penanganan TBC, yang masih menjadi masalah serius di tingkat nasional dan global. Mengatasi TBC menjadi prioritas utama bagi pemerintah, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kesehatan.

Tuberkulosis masih menjadi penyebab jutaan kematian setiap tahun, terutama di kalangan usia produktif, dan memberikan dampak besar pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, penanganan TBC telah ditetapkan sebagai prioritas nasional yang melibatkan sektor pendidikan, praktisi kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dan LSM. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meningkatkan profesionalisme dokter melalui program fellowship.

Pentingnya program ini juga ditekankan oleh Direktur Utama RS Persahabatan, Prof. dr. Agus Dwi Susanto, yang menjelaskan bahwa RS Persahabatan telah menyediakan fasilitas laboratorium mikrobiologi dan poliklinik terpadu untuk TBC dan non-TBC, sekaligus siap mendukung program fellowship. Program ini juga didukung oleh Ketua Kolegium Mikrobiologi Klinik, dr. Yulia Rosa Saharman, dalam upaya mempercepat penyebaran dokter spesialis mikrobiologi klinik di seluruh Indonesia.

Berkolaborasi dengan berbagai instansi termasuk RS pendidikan, Kolegium Mikrobiologi, serta organisasi terkait, program fellowship TBC ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Kepedulian terhadap masalah TBC ini terus ditekankan sebagai bagian dari strategi nasional eliminasi TBC 2030 dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan. Sinergi antar institusi diharapkan menjadi kunci kesuksesan dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan kuat. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Source link

Baca Lainnya

Berita Terbaru