Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji nasional untuk para hakim, dengan penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Selama hampir dua dekade, gaji hakim telah stagnan, menyebabkan kesulitan keuangan bagi banyak hakim, terutama yang berada di daerah terpencil. Prabowo menekankan pentingnya martabat bagi para hakim agar mereka tidak rentan dipengaruhi atau “dibeli” oleh kepentingan tertentu.
“Saya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, menyatakan bahwa gaji hakim akan ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan mereka dengan tingkat penyesuaian yang bervariasi,” ujarnya dalam acara pelantikan para hakim di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Prabowo menganggap para hakim sebagai penegak keadilan terakhir bagi warga yang mencari keadilan. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya para hakim tetap adil dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa diskriminasi.
“Dibutuhkan hakim yang tak terbeli untuk melayani rakyat, terutama orang miskin dan lemah yang hanya memiliki harapan pada keadilan,” tegasnya. Prabowo terkejut mengetahui bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun, menyebabkan banyak hakim harus menyewa atau menyewakan rumah mereka.
Presiden menyatakan kesiapannya untuk memotong anggaran militer dan polisi jika perlu untuk mendanai reformasi gaji yudikatif. Prabowo meyakini bahwa penegakan hukum menjadi sia-sia jika pelaku kejahatan tidak diadili secara adil. Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana dari APBN untuk kenaikan gaji hakim, dengan fokus pada hakim berpangkat terendah yang mendapat kenaikan hingga 280%.
“Saya yakin anggaran nasional mencukupi untuk mendukung kenaikan gaji ini, karena sistem hukum negara adalah landasan keberhasilannya dan keadilan harus dijamin untuk semua warga,” tambahnya. Prabowo berharap dengan hakim yang kuat, penegakan hukum dapat dilakukan dengan adil dan efektif demi kepentingan bersama.
