Kemandirian Antariksa: Mendukung Koordinasi Nasional melalui Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), memberikan dukungan terhadap revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
Penting untuk menjalankan fungsi-fungsi kedirgantaraan yang tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk mengatur navigasi penerbangan sipil dan Kementerian Pertahanan untuk merancang strategi pertahanan dirgantara. Selain itu, kehadiran BRIN/LAPAN untuk mengembangkan teknologi Antariksa dan satelit juga diperlukan. TNI AU bertanggung jawab dalam menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan ruang udara, sedangkan Kominfo dan BSSN untuk melindungi jaringan data berbasis satelit.
“Dalam upaya untuk menjembatani semua aspek ini, Dewan Penerbangan yang sebelumnya dibentuk melalui PP Nomor 3 Tahun 1955 perlu diberi mandat yang luas sebagai Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” ungkap Chappy.
Pernyataan tersebut disampaikan Chappy dalam sebuah keterangan tertulis yang diungkapkan pada sebuah diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP, FISIP Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (27/5/2025).
Chappy menambahkan bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional berperan sebagai pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan antariksa Indonesia. Dalam komposisinya, dewan ini sebaiknya melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi.
“Keberadaan dewan ini diharapkan mampu memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan nasional,” tambahnya.
Dukungan dari Chappy terhadap upaya revitalisasi dewan tersebut didasari oleh fakta bahwa ruang antariksa bukan lagi hanya sebatas konsep futuristik, tetapi telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang sangat nyata. Adanya perlombaan negara-negara besar dalam menguasai orbit, mengembangkan satelit ganda, dan menyiapkan doktrin perang antariksa turut menegaskan pentingnya kemandirian Indonesia dalam bidang antariksa.
“Indonesia tidak boleh absen dalam dinamika global terkait antariksa,” tegasnya.
Kedaulatan negara tidak hanya terkait dengan wilayah darat dan laut, tetapi juga harus mencakup ruang udara dan antariksa. Tanpa arsitektur strategi nasional yang kokoh dan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia hanya akan menjadi pemain pasif, bukan aktif, dalam kancah global.
Salah satu contoh yang relevan adalah kasus FIR (Flight Information Region) Singapura, di mana sebagian ruang udara nasional Indonesia dikelola oleh otoritas luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun telah ada perjanjian baru antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022, hal tersebut tetap menjadi peringatan akan pentingnya infrastruktur dan kelembagaan yang kuat dalam tata kelola udara untuk memastikan kedaulatan negara tidak terganggu. Bahaya serupa juga mungkin terjadi dalam domain antariksa jika tidak diatasi secara kooperatif dan strategis.
“Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil adalah menghidupkan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum tertinggi koordinasi lintas sektor,” harapnya.
Revitalisasi dewan tersebut diperlukan untuk menyatukan visi dan strategi dalam pertahanan ruang udara dan antariksa. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan melihat langit sebagai batas, tetapi juga menjadikannya sebagai ruang strategis yang harus dijaga, dikuasai, dan dimanfaatkan demi keselamatan dan keharmonisan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
