Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia muncul dari diskusi terbatas yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie. Diskusi tersebut bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025 dan melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Perlu adanya Reformasi Intelijen Indonesia agar Badan Intelijen Negara (BIN) lebih adaptif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, menekankan perlunya transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam operasional BIN merupakan langkah krusial untuk meningkatkan keberhasilan lembaga intelijen. Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, BIN perlu mengadopsi pendekatan ini untuk mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Reformasi Intilijen Indonesia juga harus memperhatikan peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman di tengah transisi kekuasaan. Situasi ekonomi yang tidak stabil menuntut perlunya intelijen yang berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Pentingnya Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen juga ditekankan dalam diskusi. Efektivitas badan intelijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel berdasarkan kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan sekadar kedekatan politik.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
