Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Menurut sebuah penyelidikan Kejaksaan Agung, diduga terjadi manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum dalam kasus ini. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat komitmen dalam memerangi korupsi, termasuk di lembaga negara dan BUMN.
Pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini terbongkar. Reformasi diharapkan akan memperkuat Pertamina dan meningkatkan profesionalisme mereka. Hasan menekankan bahwa Pertamina adalah aset nasional dan perlu dibersihkan sepenuhnya untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara dan menyatakan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
Sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, Pertamina harus membersihkan operasinya agar menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya menangani kasus penipuan bahan bakar dan menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan segalanya, menegakkan aturan, serta memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama. Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi korupsi di semua tingkatan, baik di pemerintah, BUMN, pusat, maupun daerah.
