Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika kita mendengar kata intelijen, biasanya kita mengasosiasikannya dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh kerahasiaan. Namun pada dasarnya, intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang kemudian informasi tersebut akan digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mendefinisikan intelijen sebagai produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan aktivitas domestik dan luar negeri. Sementara itu, Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi spesifik tentang keamanan nasional yang kemudian diberikan kepada perumus kebijakan keamanan.
Di Indonesia, reformasi pada tahun 1998 telah membawa dampak pada perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam bidang intelijen. Sebelum reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun setelah bergulirnya reformasi, terdapat tuntutan yang kuat untuk melakukan reformasi pada lembaga intelijen negara. Hasil penting dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen ditujukan untuk menghadapi gejolak dalam negeri pasca kemerdekaan. Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) dan Badan Intelijen Pusat merupakan lembaga intelijen yang muncul dalam periode ini. Pada era Orde Baru, terjadi militerisasi lembaga intelijen untuk mengendalikan ketertiban dan keamanan. Pada era Reformasi, terjadi reformasi struktural yang juga mempengaruhi sektor keamanan, termasuk intelijen.
Proses reformasi intelijen dilakukan melalui RUU Intelijen Negara yang kemudian disahkan menjadi UU tentang BIN pada tahun 2011. UU ini mengatur berbagai aspek penting mengenai peran dan fungsi BIN, kewenangan operasional, mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BIN setelah pengesahan UU tersebut, terutama terkait dengan kompleksitas dan dinamika ancaman serta kebutuhan restrukturisasi internal BIN.
Intelijen memiliki peran penting dalam membangun sistem peringatan dini dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional. BIN diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam lanskap keamanan internasional dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, politik, serta kapasitas internal. Ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, separatisme, serta campur tangan asing menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Restrukturisasi kelembagaan intelijen, terutama pada BIN, menjadi wacana yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga. Hal ini meliputi penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas, modernisasi teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas personel. Restrukturisasi juga perlu dilakukan pada Badan Intelijen Daerah (BINDA) untuk meningkatkan sistem deteksi dini dan respon terhadap ancaman di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan BIN dapat memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap berbagai tantangan keamanan ke depan.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber:Â https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
