Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memarahi Kominfo dan BSSN dalam Rapat Kerja Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni 2024. Foto: DPR
DPR mengkritik BSSN dan Kominfo atas kelalaian yang menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper yang mengenkripsi data penting milik kementerian/lembaga. Sayangnya, hanya 2 persen data yang bisa diselamatkan dan tidak ada backup atau cadangan data yang ada.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui bahwa tidak memiliki backup data. Akibatnya, data-data penting yang hilang tidak bisa dikembalikan, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian awalnya mengakui bahwa mereka memiliki masalah dalam pengelolaan data. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/6/024).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai pernyataan tersebut sebagai kebodohan. Menurutnya, Kominfo dan BSSN seharusnya sudah menyadari ancaman serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Serangan ransomware Brainchiper menyasar data di imigrasi, INAFIS, dan lainnya. Namun, Meutya mengungkapkan bahwa Indonesia masih beruntung karena beberapa kementerian/lembaga belum bergabung dengan PDNS, sehingga data mereka masih aman.
Kominfo, BSSN, Polri, dan Telkom sedang berupaya memperbaiki data yang terkena serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan terancam oleh peretas.
