Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN akan berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pernyataan mengenai pengawetan defisit APBN tersebut juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus-menerus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo,” ungkap Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Terlebih, kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Pokoknya, kami berkomitmen dengan target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
