Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menekankan pentingnya pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Hal tersebut disampaikan Tito saat melantik Ramses Limbong sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Rabu.
Pelantikan Ramses didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2024 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.
“Saya selaku Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan atas nama Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik Saudara Mayor Jenderal TNI (Purn) Ramses Limbong, S.I.P., M.Si sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan,” kata Tito saat membacakan kata-kata pelantikan.
Tito menekankan bahwa pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, kawasan perbatasan juga penting sebagai daerah penyangga bagi sistem pertahanan Indonesia.
“Ini adalah tugas dari Pak Ramses sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan, saya memiliki harapan yang besar dari situ,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa BNPP memiliki tiga tugas utama yaitu penyelesaian sengketa batas negara dengan beberapa negara tetangga, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan.
Artikel ini ditulis oleh Narda Margaretha Sinambela dan diedit oleh Chandra Hamdani Noor.
