Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menilai bahwa perbankan merupakan mitra penting pemerintah dalam mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) oleh para pelaku usaha. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, menyatakan bahwa perbankan sebagai pusat aliran modal dalam perekonomian global memiliki pengaruh besar terhadap pelaku pasar global dan pengambilan keputusan bisnis.
Dhahana menekankan pentingnya pelaku usaha untuk peduli terhadap HAM saat melakukan kegiatan bisnis dan membutuhkan modal. Sebagai sektor yang menjaga kelangsungan usaha, perbankan diharapkan untuk lebih selektif dalam memberikan pinjaman, agar tidak memberikan modal kepada perusahaan yang tidak peduli terhadap HAM dan hanya fokus pada keuntungan semata.
Menurut Dhahana, isu bisnis dan HAM telah diakui dan berkembang dengan pesat dalam konstitusi negara dan universal. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Jepang, dan Jerman tertarik dengan konsep bisnis dan HAM Indonesia, serta berdiskusi bersama Indonesia mengenai isu tersebut.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Dhahana menekankan pentingnya perhatian pelaku usaha terhadap HAM agar juga memberikan dampak positif bagi pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Selain isu HAM, Dhahana juga berharap perbankan dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong upaya pengusaha terhadap lingkungan yang semakin menjadi perhatian global.
Artikel ini disusun oleh Agatha Olivia Victoria dan diedit oleh Edy M Yakub, dan merupakan hak cipta © ANTARA 2024.
