Bandung (ANTARA) – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memutuskan apakah akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat atau Jakarta pada bulan Juni, sambil menyebut bahwa hatinya masih ingin berada di Jawa Barat.
“Pada bulan Juni nanti saya akan memutuskan. Meskipun hati saya masih condong ke Jawa Barat, namun saya tidak menutup kemungkinan untuk Jakarta, keputusan akhirnya mungkin diambil bulan Juni sesuai hasil survei,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Sabtu malam.
Saat ini, kata Emil (panggilan akrab Ridwan Kamil), dirinya sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya hingga bulan Juni, sehingga ketika dipasangkan dengan siapapun akan lebih mudah terjadi kesepahaman.
“Pemungutan suara (Pilkada) akan dilaksanakan pada bulan November, dimulainya kampanye bulan September, pendaftaran bulan Agustus, tahap pemilihan pasangan calon pada bulan Juli, dan pendekatan pada bulan Juni. Mulai sekarang hingga bulan Juni saya akan meningkatkan elektabilitas agar saat berkomunikasi dengan siapapun akan berjalan lancar,” ujarnya.
Hingga saat ini, kata Emil, belum ada yang mendekati dirinya, termasuk dari partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden lalu, di mana Emil menjabat sebagai ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat.
Meskipun beberapa waktu lalu Prabowo juga mengindikasikan kelanjutan koalisi tersebut hingga Pilkada.
“Belum ada yang mendekati, dalam TKD juga belum ada pembicaraan terkait Pilkada. Ini masih jauh, kalau pun boleh dibilang tensinya harus turun dulu, karena masih jauh,” ucapnya.
Terkait dengan indikasi kelanjutan koalisi pada Pilkada, Emil menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang ideal karena hubungan antara pimpinan partai telah terjalin baik, ekosistem juga sudah terbentuk, meskipun tidak selalu berjalan sesuai dengan hitungan matematis.
“Memang idealnya seperti itu. Jika pada Pilkada nanti terdapat pasangan yang kuat dan menjanjikan dalam koalisi 02, tentunya akan menjadi pilihan utama. Meskipun dari pengalaman koalisi pusat dan daerah tidak selalu terjadi keselarasan karena pada Pilkada figur yang menjadi penentu. Nah, figur tersebut kadang berasal dari partai-partai yang bukan bagian dari koalisi, namun jika bisa dari koalisi tentunya lebih baik,” tuturnya.
