Forum FORMASI memanggil untuk dilakukannya revolusi keamanan siber di Indonesia. Koordinator FORMASI Gildas Deograt menyatakan bahwa strategi untuk membangun kesadaran keamanan informasi seharusnya sudah ditinggalkan enam tahun yang lalu. Menurutnya, evolusi tidak akan bisa mengalahkan revolusi.
Dibutuhkan strategi terintegrasi, langkah taktis, dan operasi yang terstruktur, sistemik, dan masif agar budaya keamanan siber dan informasi di Indonesia dapat direvolusi di tengah industri yang berkembang pesat. Pejabat negara dan pimpinan pemerintahan harus menjadi panutan dalam mengembangkan budaya keamanan informasi, terutama di ranah siber.
Hari Kesadaran Keamanan Informasi (HKKI) pertama kali dideklarasikan pada 7 Maret 2007 oleh Komunitas Keamanan Informasi (KKI) bersama-sama dengan komunitas-komunitas Teknologi Informasi (TI) lainnya, Kemenkominfo, Lemsaneg, dan BPPT. Deklarasi HKKI diikuti dengan berbagai program kampanye dan diskusi formal serta non-formal untuk membangun kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di wilayah siber.
Sejak HKKI 2007 hingga tahun 2018, beberapa lembaga dan inisiatif seperti Id-SIRTII, Direktorat Tipid Siber POLRI, Pusat Pertahanan Siber Kemhan, Satuan Siber TNI, Desk Keamanan Cyber Nasional Kemenko Polhukam yang kemudian melahirkan BSSN, serta disahkannya UU ITE dan RUU PDP.
Pakar keamanan siber Onno W Purbo menegaskan pentingnya bersatu dan merapatkan barisan untuk membela hak dan kedaulatan Indonesia di dunia maya. Ia juga mengajak untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di dunia siber.
