Mewujudkan Ekonomi Konstitusi
Jika Anda pernah belajar ilmu ekonomi, Anda pasti tahu bahwa ada banyak aliran ekonomi di dunia ini. Ada aliran ekonomi seperti neoklasikal, pasar bebas, dan neoliberal yang sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith. Selain itu, ada juga aliran ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx. Dalam sejarah, banyak yang berpendapat bahwa “Indonesia harus memilih A” atau “sebaiknya kita pakai B”. Namun, apakah kita harus benar-benar memilih salah satunya?
Saya berpendapat, mengapa kita harus memilih? Kita dapat mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Gabungan terbaik dari kedua aliran inilah yang disebut oleh tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan ayah saya Prof. Sumitro sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Kita juga bisa menyebutnya sebagai “ekonomi konstitusi”.
Setelah tahun 1998, saya berpendapat bahwa kita keliru. Sebagai bangsa, kita melupakan identitas kita dan meninggalkan prinsip ekonomi Pancasila. Inilah perjuangan saya selama belasan tahun terakhir, untuk menggugah kesadaran kita akan ajaran-ajaran Bung Karno: berdiri di atas kaki kita sendiri. Nasionalisme bukanlah hal yang buruk. Kita harus mencintai bangsa kita sendiri dan berusaha untuk memajukannya. Kita harus membangun kekuatan kita sendiri agar bisa mandiri dan tidak tergantung pada bangsa lain.
Pada saat ini, banyak negara mengutamakan kepentingan nasional mereka dalam bidang pertanian dan industri. Di Indonesia, petani dan industri kecil harus diberdayakan oleh negara agar bisa bersaing dengan negara lain. Demi kemakmuran rakyat, kita harus menjaga kekayaan alam kita dan memproduksi barang-barang di dalam negeri.
Sosialisme murni tidak dapat dilaksanakan dalam praktiknya karena menimbulkan ketidakadilan. Ekonomi campuran, yang menggabungkan prinsip-prinsip kapitalisme dan sosialisme, adalah pilihan yang lebih baik. Pemerintah harus menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Dengan menjalankan prinsip ekonomi konstitusi, kita dapat menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia.
Kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membangun ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Kita harus berani melawan arus globalisasi dan membangun kekuatan ekonomi kita sendiri. Dengan mengutamakan kepentingan nasional dan mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan.
