JAKARTA – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memutuskan menahan sementara kebijakan untuk menambah angka bantuan sosial (bansos) dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos guna kepentingan elektoral menuju Pemilu 2024.
“Penebalan bansos sementara di-hold dulu karena rawan dipolitisasi. Mungkin ini timing-nya kita kurang tepat umpamanya bulan ini kita gulirkan. Jadi ini masih kita hold dulu, masih kita lihat lagi perkembangan lebih lanjut dalam hal ini untuk timing yang pas untuk ini,” ujar Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi dikutip dalam keterangannya saat Media Briefing Biro PMI Setwapres Bidang Kemiskinan di Kantor Setwapres, Kamis (14/12/2023).
Karena itu, pemerintah masih melakukan diskusi internal terkait upaya penambahan dana bansos ke masyarakat. Pemerintah pun menilai penambahan bansos utamanya untuk kelompok 2,5 desil penting mengingat persentase kelompok miskin dan rentan (persentil 25) penerima manfaat program masih relatif kecil. “Kemensos sendiri melihat ini sebagai peluang, penebalan dari 2,5 desil tadi kita berikan tambahan. Anggaran kita hitung semacam top up untuk eksisting,” ujarnya.
Di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023). Jokowi menyampaikan, BLT El Nino merupakan bantuan dari pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga akibat kekeringan. “Karena panasnya panjang sehingga harga kebutuhan pokok ada yang naik.
