Sunday, September 21, 2025

Perangkat Desa yang Tidak Netral dalam Pemilu Perlu Segera Diambil Tindakan

Share

- Advertisement -

Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio (Hensat), mengomentari manuver dukungan dari organisasi Desa Bersatu kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan dari delapan organisasi perangkat desa tersebut terlihat saat mereka mengadakan acara ‘Silaturahmi Nasional Desa 2023’ di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus Tim Kampanye Nasional (TKN) serta cawapres Gibran Rakabuming.

Hensat menyampaikan bahwa jika terbukti para perangkat desa tersebut mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024, mereka harus ditindak. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina itu menjelaskan bahwa keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon tertentu akan berdampak buruk bagi demokrasi, karena mereka memiliki peluang menyalahgunakan otoritasnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga mengingatkan bahwa perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilu. Karena perangkat desa biasanya akan direkrut sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga ketidaknetralan mereka dapat membahayakan pelaksanaan pemilu.

Dewan Pimpinan Pusat Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) telah melaporkan dugaan mobilisasi perangkat desa untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Hal ini dilaporkan dua hari setelah Gibran menghadiri acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno.

Baca Lainnya

Berita Terbaru