Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, memberikan tanggapan terkait pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang mengkritik penegakan hukum di Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang dinilainya jeblok. Saat ditanya mengenai sikap PKS terhadap kepemimpinan Jokowi, Jazuli menyinggung bahwa jika pun PKS mengkritik, itu bukan terjadi secara tiba-tiba akibat kecewa atau semacamnya.
“Kalau PKS, kalau pondasi kritik lima tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa,” kata Jazuli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Jazuli menegaskan bahwa kritikan harus dilakukan secara objektif. Dia juga menyindir karakteristik kritikan yang dilontarkan oleh Ganjar terhadap kepemimpinan era Jokowi.
“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS tidak seperti itu. Lakukannya lima tahun sudah kita lakukan, kita buat buku putih, ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu mengalami penurunan,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi bahwa PKS Ganjar kecewa terhadap Jokowi, Jazuli tidak menampiknya. “Saya tidak mau menilai hati orang, tapi kalau jujur, kenapa dia baru bilang begitu,” kata Jazuli.
Sebelumnya, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai jeblok hingga hanya memberi skor lima.
Ganjar memberikan nilai lima dari skala satu sampai 10 pada sektor penegakan hukum Jokowi karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut bahwa sebenarnya penegakan hukum di Indonesia berada di angka tujuh hingga delapan, sebelum menjelang tahapan Pemilu 2024.
Namun, indeks tersebut dinilai jeblok setelah adanya putusan MK tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Hal itu terjadi setelah MK mensyaratkan kepala daerah bisa ikut maju sebagai capres-cawapres.
“Kalau terkait itu (bidang penegakan hukum), jeblok. Poinnya lima,” kata Ganjar ketika berdialog dengan Guru Besar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muchtar dari tentang rapor pemerintahan Joko Widodo di acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
